Ada Apa di Balik Revitalisasi SDN 1 Ciomas? Pekerja Tanpa APD, Anggaran APBN 2026 Tak Terbuka, P2SP dan Kepala Sekolah Dipertanyakan!

KUNINGAN, beritaaktual.online.

Pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN 1 Ciomas, Kabupaten Kuningan, menjadi sorotan serius awak media. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan tanda tanya besar terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), transparansi penggunaan anggaran negara, serta keberadaan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran awak media pada Kamis (12/11/2026), ditemukan kondisi yang patut menjadi perhatian. Seluruh pekerja yang terlihat sedang melakukan aktivitas pembangunan didapati tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah aspek keselamatan dan kesehatan pekerja benar-benar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program revitalisasi yang bersumber dari APBN tersebut?

 

Pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara keselamatan orang-orang yang bekerja di lokasi justru terabaikan. Penerapan K3 bukan formalitas, melainkan kewajiban yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas pekerjaan konstruksi.

 

PAPAN INFORMASI PROYEK, TRANSPARANSI ANGGARAN DIPERTANYAKAN

 

Sorotan berikutnya tertuju pada papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi pembangunan.

 

Hasil pengamatan awak media menunjukkan informasi waktu pelaksanaan belum dicantumkan secara lengkap. Tidak terlihat keterangan yang jelas mengenai tanggal mulai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, hingga target penyelesaian kegiatan.

 

Lebih jauh, nilai bantuan atau total anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan untuk revitalisasi SDN 1 Ciomas juga tidak tersaji secara jelas pada papan informasi tersebut.

 

Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Masyarakat berhak mengetahui berapa besar anggaran yang dikucurkan pemerintah, siapa pelaksana kegiatan, serta berapa lama pekerjaan tersebut harus diselesaikan.

 

Jika informasi mendasar saja tidak disampaikan secara jelas, bagaimana masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal?

 

KEBERADAAN P2SP DIPERTANYAKAN, KEPALA SEKOLAH SULIT DITEMUI

 

Dalam upaya menggali informasi, awak media sempat mewawancarai salah seorang pekerja di lokasi. Saat ditanya mengenai asal daerahnya, pekerja tersebut mengaku berasal dari wilayah Cigaruk, Cihideung Girang, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan.

 

Awak media kemudian kembali menanyakan keberadaan P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) kepada pekerja lainnya.

 

Namun, pekerja tersebut memberikan jawaban bahwa P2SP tidak ada di lokasi.

 

Pernyataan tersebut tentu masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Sebab, keberadaan P2SP dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program revitalisasi merupakan hal penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

 

Tidak hanya itu, upaya awak media untuk menemui kepala sekolah guna mendapatkan keterangan dan klarifikasi juga belum membuahkan hasil. Kepala sekolah belum berhasil ditemui saat awak media melakukan penelusuran.

 

Kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya keterbukaan dari pihak sekolah maupun pengelola kegiatan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

 

JANGAN SAMPAI PROGRAM PEMERINTAH HANYA MENJADI FORMALITAS ADMINISTRASI

 

Sejumlah temuan tersebut memunculkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka:

 

1. Berapa total nilai bantuan APBN Tahun Anggaran 2026 untuk revitalisasi SDN 1 Ciomas?

 

2. Mengapa nilai anggaran dan jangka waktu pelaksanaan tidak dicantumkan secara jelas pada papan informasi?

 

3. Siapa penanggung jawab dan bagaimana struktur pelaksanaan P2SP di sekolah tersebut?

 

4. Mengapa para pekerja terlihat tidak menggunakan APD?

 

5. Bagaimana pengawasan terhadap mutu pekerjaan, keselamatan pekerja, dan penggunaan anggaran dilakukan?

 

6. Mengapa kepala sekolah belum berhasil ditemui untuk memberikan klarifikasi?

 

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap penyelenggaraan program pemerintah.

 

DESAK DINAS PENDIDIKAN DAN INSPEKTORAT TURUN TANGAN

 

BeritaAktual.online meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan tidak tinggal diam. Pemeriksaan dan evaluasi perlu dilakukan terhadap pelaksanaan revitalisasi SDN 1 Ciomas, khususnya terkait kelengkapan informasi kegiatan, penerapan K3, keberadaan P2SP, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan petunjuk teknis dan dokumen bantuan.

 

Inspektorat Kabupaten Kuningan juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi maupun pelaksanaan kegiatan.

 

Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah justru menyisakan persoalan keterbukaan dan keselamatan kerja.

 

UANG NEGARA WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

 

Perlu ditegaskan, program revitalisasi sekolah bukan proyek yang boleh dijalankan tanpa pengawasan. Setiap rupiah anggaran negara harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, setiap pekerjaan harus memenuhi standar keselamatan, dan setiap pihak yang diberi tanggung jawab wajib bersikap terbuka.

 

BeritaAktual.online akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab kepada kepala sekolah, P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, maupun pihak terkait lainnya.

 

Sebab, transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan.

 

KAWAL ANGGARANNYA! AWASI PEKERJAANNYA! PERIKSA FAKTANYA! PASTIKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA!

 

BeritaAktual.online – Berani Mengungkap Fakta

 

Dewa

Kaperwil jabar

Visited 46

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *