Berita Aktual.Online // Aktivis hukum Aceh Tamiang, Sarwo Edi, S.H, kembali menyoroti perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah yang dikelola Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang. Dari sudut pandang hukum, ia menilai perkara tersebut berpotensi menyeret sedikitnya tiga orang hingga maksimal lima orang sebagai tersangka apabila penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup.
Menurut Sarwo Edi, dalam perkara tindak pidana korupsi, sangat jarang sebuah perbuatan dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya terdapat keterkaitan peran antara pihak yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi, hingga pihak yang menikmati hasil dari dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
“Kalau melihat pola penanganan perkara korupsi pada umumnya, saya menilai kasus dugaan korupsi dana hibah KIP Aceh Tamiang ini berpotensi melahirkan minimal tiga orang tersangka dan maksimal lima orang tersangka. Namun itu semua tentu bergantung pada hasil pembuktian dan alat bukti yang dimiliki penyidik,” ujar Sarwo Edi.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan perkara korupsi, perubahan status seseorang dari saksi menjadi tersangka merupakan hal yang lazim terjadi. Hal tersebut bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari proses hukum ketika penyidik menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
“Dalam perkara korupsi, sering kali seseorang awalnya diperiksa sebagai saksi. Namun setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup, statusnya bisa berubah menjadi tersangka. Itu hal yang biasa dalam hukum acara pidana. Karena itu, semua pihak yang pernah diperiksa harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.
Sarwo Edi menegaskan, para pihak yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka kemungkinan besar memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangkaian penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut. Penyidik, menurutnya, tentu akan mengurai peran masing-masing pihak berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama penyidikan.
Lebih lanjut, ia menilai masyarakat saat ini hanya dapat menunggu langkah resmi aparat penegak hukum dalam mengungkap secara terang benderang siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Publik sekarang hanya bisa menunggu. Ibarat sebuah film, naskahnya mungkin sudah ada di tangan penyidik. Tinggal menunggu kapan film itu diputar dan siapa saja aktor yang akan dimunculkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan alat bukti yang mereka miliki,” tegasnya.
Menurut Sarwo Edi, transparansi dan keberanian aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Ia berharap penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata, tetapi mampu memberikan kepastian hukum yang jelas kepada publik.
“Jangan sampai muncul persepsi liar di tengah masyarakat akibat lamanya proses penanganan perkara. Jika alat bukti sudah cukup, maka langkah hukum harus segera diambil. Pada akhirnya hukum harus berbicara berdasarkan fakta dan bukti, bukan opini,” pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi dana hibah KIP Aceh Tamiang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum terkait hasil penyidikan dan kemungkinan penetapan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
(Wapimred)
