Pangandaran,BeritaAktual.online
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran, Soleh Supriadi, akhirnya angkat suara tegas soal polemik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak layak konsumsi.
Ia meminta seluruh kepala sekolah dan guru tidak ragu, bahkan wajib menolak, jika makanan yang diterima siswa tidak memenuhi standar kelayakan.
Saya tegaskan, jangan takut menolak MBG yang tidak layak. Ini menyangkut kesehatan anak-anak,” ujar Soleh, Kamis (9/4/2026), di SMPN 1 Pangandaran.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Di lapangan, program MBG yang seharusnya menjadi andalan pemerintah dalam mencetak generasi emas 2045 justru diwarnai temuan makanan bermasalah.
Mulai dari ikan yang masih mentah, hingga menu yang diduga tidak layak konsumsi, sempat diterima siswa di sejumlah sekolah.
Sekolah Jadi Garda Terdepan, Bukan Sekadar Penerima
Soleh menegaskan, sekolah bukan sekadar penerima program, tetapi garda terdepan dalam menjaga kualitas gizi siswa.
Karena itu, peran kepala sekolah dan guru sangat krusial untuk memastikan makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar aman.
Kalau tidak layak, jangan diberikan ke siswa. Jangan sampai anak-anak jadi korban,” tegasnya.
Kasus Berulang, Evaluasi Dipertanyakan
Masalah MBG ini bukan kejadian tunggal. Kasus serupa dilaporkan terjadi di wilayah Kalipucang dan Padaherang.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius:
Bagaimana pengawasan SPPG berjalan?
Apakah ada kelalaian dalam distribusi?
Atau justru standar kualitas yang diabaikan?
Jika dibiarkan, program yang seharusnya meningkatkan gizi siswa justru berpotensi menjadi ancaman kesehatan.
Disdikpora Siap Bertindak Tegas
Disdikpora Pangandaran memastikan tidak akan tinggal diam terhadap pihak penyedia (SPPG) yang tidak berkomitmen menjaga kualitas.
Langkah evaluasi hingga sanksi disebut akan menjadi opsi jika kejadian serupa terus berulang.
Catatan Kritis
Program MBG adalah program strategis. Namun jika pelaksanaannya amburadul, maka:
Tujuan peningkatan gizi gagal tercapai
Kepercayaan publik menurun
Dan yang paling fatal: keselamatan siswa dipertaruhkan
Pernyataan tegas Kadisdikpora ini menjadi sinyal keras: Program boleh gratis, tapi kualitas tidak boleh murahan.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi yang lebih “pedas lagi” atau ditambahkan dugaan kelalaian pihak tertentu biar lebih tajam investigatif.( yaya)
