Pangandaran,Beritaaktual.online
Fredy sebagai Pengamat kebijakan Publik.
Otonomi Daerah Jangan Sampai Kehilangan Makna: Aspirasi Rakyat Besar, tetapi Kemampuan Anggaran Daerah Terbatas.
Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
Namun, muncul sebuah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama: bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan seluruh aspirasi dan harapan masyarakat apabila kemampuan fiskal daerah semakin terbatas akibat kebijakan pengurangan atau penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan daerah, melainkan menyangkut masa depan otonomi daerah dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Aspirasi Masyarakat Tidak Pernah Berkurang, tetapi Ruang Fiskal Semakin Terbatas.
Masyarakat tidak pernah berhenti berharap. Mereka menginginkan jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, bantuan bagi masyarakat miskin, pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus menghadapi keterbatasan anggaran. Ketika pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber pembiayaan utama dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi, penyesuaian TKD berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
Kondisi tersebut menimbulkan dilema kebijakan. Pemerintah daerah dituntut memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada saat bersamaan harus melakukan efisiensi, menjaga belanja wajib, membayar kewajiban pemerintahan, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Dengan demikian, persoalannya bukan hanya bagaimana mengurangi belanja, tetapi bagaimana menentukan prioritas pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Otonomi Daerah Membutuhkan Kemandirian Fiskal dan Dukungan Pemerintah Pusat.
Semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk mekanisme Transfer ke Daerah.
Artinya, desentralisasi pemerintahan harus berjalan beriringan dengan desentralisasi fiskal. Jangan sampai pemerintah daerah diberikan tanggung jawab pelayanan publik yang besar, tetapi tidak memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
Kebijakan fiskal nasional tentu memerlukan efisiensi dan pengendalian anggaran. Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, serta tingkat kemandirian fiskal masing-masing daerah.
Lalu, Apa Solusinya?
Ada beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah daerah:
1. Menetapkan skala prioritas pembangunan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara legal, transparan, dan tidak membebani masyarakat kecil maupun dunia usaha.
3. Melakukan evaluasi belanja daerah. Mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan investasi dan kerja sama pembangunan. Pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, BUMD, perguruan tinggi, masyarakat, dan pihak swasta melalui skema yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memperjuangkan pemerataan alokasi TKD. Pemerintah daerah bersama DPRD, pemerintah provinsi, serta wakil rakyat di tingkat pusat perlu menyampaikan kondisi riil kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.
6. Memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui Musrenbang harus disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
7. Melakukan Evaluasi dan Penyesuaian Terhadap RPJMD, yang di sesuaikan kondisi dan situasi terkini, berdasarkan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, yang di sesuaikan dengan kemampuan fiskal di daerah
8 Melakukan RoadMap/Mitigasi belanja daerah dalam rangka untuk upaya dan usaha penyehatan fiskal di daerah
Pemerintah Pusat Juga Harus Mendengar Suara Daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan negara memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi, kebijakan tersebut hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi objektif daerah.
Daerah yang memiliki PAD besar tentu mempunyai kemampuan fiskal berbeda dengan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat.
Karena itu, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya efisiensi anggaran nasional, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.
Pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog dan evaluasi terhadap kebijakan TKD agar tidak menimbulkan kesenjangan kemampuan pelayanan publik antardaerah.
Jangan Sampai Otonomi Daerah Hanya Menjadi Beban Tanggung Jawab Tanpa Dukungan Kemampuan Anggaran.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program yang tercantum dalam dokumen perencanaan maupun besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan tersebut.
Pemerintah daerah harus realistis dalam menyusun program, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah pusat juga harus memastikan bahwa kebijakan fiskal nasional tetap memberikan ruang yang adil bagi daerah untuk berkembang.
Sebab, masyarakat tidak cukup hanya diberikan janji pembangunan. Mereka membutuhkan bukti nyata berupa pelayanan publik yang baik, infrastruktur yang memadai, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan yang semakin meningkat.
Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan untuk mengurus daerah, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Urusan rakyat tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Justru di tengah keterbatasan fiskal, diperlukan keberanian mengambil kebijakan, kecermatan menentukan prioritas, serta keadilan dalam mendistribusikan sumber daya pembangunan.
Hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto).
