KUNINGAN – Beritaaktual. Online.
kamis 12 November 2026,beritaaktual.online,- Pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 3 Luragung, Kabupaten Kuningan, mulai menuai sorotan tajam. Proyek yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan serius, mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek, transparansi penggunaan anggaran, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga sulitnya awak media memperoleh keterangan langsung dari pihak sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Berdasarkan penelusuran awak media, kunjungan lapangan dilakukan selama dua hari berturut-turut, yakni Rabu, 11 November 2026, dan Kamis, 12 November 2026.
Namun, dalam dua kali kunjungan tersebut, awak media belum berhasil menemui kepala sekolah untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program revitalisasi. Begitu pula dengan P2SP, awak media belum berhasil bertemu langsung dengan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.
Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa ketika awak media hendak menjalankan fungsi kontrol sosial dan meminta informasi mengenai penggunaan anggaran negara, pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut belum berhasil ditemui?
PAPAN PROYEK NIHIL, PUBLIK BERHAK TAHU KE MANA ANGGARAN DIGUNAKAN
Hal lain yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya papan informasi atau papan proyek di lokasi pekerjaan.
Padahal, informasi mengenai sumber pendanaan, nilai bantuan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta identitas penanggung jawab kegiatan merupakan informasi penting yang semestinya dapat diketahui masyarakat.
Jangan sampai pembangunan yang bersumber dari uang negara justru berjalan tanpa keterbukaan informasi yang memadai.
Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
PEKERJA BERASAL DARI LUAR DESA CIKANDANG, BAGAIMANA PENGELOLAAN TENAGA KERJANYA?
Sorotan berikutnya berkaitan dengan tenaga kerja. Berdasarkan kegiatan revitalisasi tersebut berasal dari luar Desa Cikandang, Kecamatan Luragung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pola perekrutan tenaga kerja, keterlibatan masyarakat setempat, serta bagaimana pengelolaan tenaga kerja dilakukan oleh pihak pelaksana maupun P2SP.
Apakah masyarakat Desa Cikandang telah memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan tersebut? Bagaimana mekanisme perekrutannya? Apakah seluruh tenaga kerja telah memenuhi persyaratan keselamatan kerja?
Hal-hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Awak media tidak menyimpulkan bahwa penggunaan pekerja dari luar desa merupakan pelanggaran. Namun, keterbukaan mengenai kebijakan tenaga kerja dan pelaksanaan kegiatan tetap patut diminta.
PENERAPAN K3 JANGAN HANYA MENJADI FORMALITAS
Dalam pekerjaan konstruksi, keselamatan pekerja merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Pihak pelaksana dan P2SP wajib memastikan penerapan standar keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), pengamanan area pekerjaan, serta pengawasan terhadap potensi kecelakaan kerja.
Penggunaan anggaran pemerintah harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan setiap pekerja di lapangan.
DINAS PENDIDIKAN JANGAN TUTUP MATA!
Atas sejumlah persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan diminta segera turun melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pelaksanaan revitalisasi SMPN 3 Luragung.
Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban:
1. Berapa nilai anggaran revitalisasi SMPN 3 Luragung dan dari mana sumber pendanaannya?
2. Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi pekerjaan?
3. Siapa ketua dan anggota P2SP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan?
4. Mengapa kepala sekolah dan P2SP belum berhasil ditemui awak media selama dua hari kunjungan berturut-turut?
5. Apa dasar kebijakan penggunaan tenaga kerja dari luar Desa Cikandang?
6. Bagaimana penerapan K3 dan pengawasan keselamatan pekerja?
7. Apakah volume dan spesifikasi pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan serta ketentuan teknis?
ANGGARAN NEGARA BUKAN UNTUK DITUTUP-TUTUPI!
Awak media menegaskan bahwa upaya konfirmasi dan penelusuran di lapangan merupakan bagian dari fungsi jurnalistik dan kontrol sosial. Tidak ada alasan bagi pengelola kegiatan untuk mengabaikan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Dua hari kunjungan tanpa berhasil memperoleh keterangan langsung dari kepala sekolah maupun P2SP menjadi catatan yang patut ditindaklanjuti. Publik tidak membutuhkan janji, tetapi membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban yang nyata.
Jika seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai aturan, maka penjelasan terbuka seharusnya bukan sesuatu yang perlu dihindari.
Awak media meminta Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
Pemberitaan ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada kepala sekolah, P2SP, pelaksana kegiatan, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi jurnalistik.
Kawal Anggarannya! Awasi Pekerjaannya! Periksa Faktanya! Pastikan Pertanggungjawabannya!
Dewa
Kaperwil jabar
