BeritaAktua.Online____ Datok Penghulu(Kepala Desa) Kampung(Desa) Sekerak Kanan, Kecamatan Sekerak, Adenan, memohon kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar segera melakukan normalisasi parit, khususnya di Dusun Mesjid, yang kerap dilanda banjir pascabencana hidrometeorologi tahun lalu. Senin (19/10).
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, kondisi Dusun Mesjid memprihatinkan. Pascabencana hidrometeorologi, kondisi lingkungan di Kampung Sekerak Kanan mengalami perubahan signifikan. Saluran parit yang membutuhkan normalisasi diduga menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko genangan air.
Saat ditemui awak media, Adenan Datok Penghulu mengungkapkan bahwa hujan dengan durasi sekitar satu jam saja kini dapat menyebabkan banjir. Akibatnya, akses jalan masyarakat terendam dan sejumlah rumah warga ikut digenangi air.
“Dahulu, sebelum daerah kita dilanda bencana hidrometeorologi, hujan seharian pun tidak pernah banjir seperti sekarang,” ungkap Adenan.
Ia berharap Pemkab Aceh Tamiang dapat mengalokasikan anggaran untuk normalisasi parit, terutama di Dusun Mesjid. Menurutnya, usulan tersebut juga diharapkan dapat disampaikan melalui pihak Kecamatan Sekerak agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari instansi terkait.
Adenan menjelaskan, jalan di kawasan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat, termasuk warga yang melintas dari wilayah Babo menuju Karang Baru. Jika banjir kembali terjadi, aktivitas dan mobilitas masyarakat berpotensi terganggu karena jalan tidak dapat dilalui dengan aman.
Warga Khawatir Hadapi Musim Hujan
Memasuki musim penghujan, masyarakat Kecamatan Sekerak semakin khawatir terhadap kemungkinan banjir yang kembali merendam permukiman dan badan jalan. Kondisi ini membuat normalisasi parit dinilai penting sebagai salah satu upaya mengurangi genangan dan memperlancar aliran air.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima keluhan tersebut, tetapi juga melakukan peninjauan langsung untuk mengetahui kondisi saluran drainase dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Warga meminta Pemkab Aceh Tamiang melalui Dinas PUPR segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, sehingga akses jalan tetap dapat digunakan dan risiko banjir yang mengganggu kehidupan masyarakat bisa diminimalkan.
