ACEH SINGKIL – BeritaAktual.online
Sebanyak 105 pekebun kelapa sawit dari Desa Takal Pasir dan Desa Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, menerima Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dalam kegiatan Selebrasi Penyerahan dan Sosialisasi STDB yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil, Pulo Sarok, Selasa (10/11/2026).
Penyerahan STDB tersebut menjadi langkah penting dalam mendorong penataan perkebunan rakyat, memperkuat legalitas usaha budidaya, sekaligus membuka peluang bagi para pekebun untuk mengembangkan usaha perkebunan yang lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.
Panitia pelaksana, Fazar Sidik, dalam keterangannya menjelaskan bahwa STDB merupakan dokumen pencatatan legalitas usaha budidaya bagi pekebun yang memiliki luas lahan di bawah 25 hektare.
Ia berharap perusahaan mitra, khususnya PT Nafasindo dan PT PLB, dapat memberikan perhatian serta dukungan nyata kepada pekebun lokal yang telah memperoleh STDB, sehingga legalitas yang dimiliki dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pekebun.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Nirwana Angkat, menyampaikan apresiasi kepada Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) beserta seluruh mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mendorong pengembangan sarana dan prasarana perkebunan masyarakat.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 2.850 STDB telah diterbitkan di Kabupaten Aceh Singkil. Meski demikian, angka tersebut masih perlu terus ditingkatkan, mengingat jumlah pekebun kelapa sawit di daerah ini masih jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang telah terdata dan memiliki STDB.
Mewakili Bupati Aceh Singkil, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, H. Edy Widodo, S.K.M., M.Kes., menegaskan bahwa STDB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam membangun tata kelola perkebunan rakyat yang lebih baik.
Menurutnya, pendataan dan legalitas perkebunan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, pembinaan, serta pengembangan usaha perkebunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, STDB bukan sekadar dokumen pencatatan, tetapi merupakan fondasi bagi pemerintah untuk menata perkebunan rakyat secara lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab.
Kedua, legalitas dan ketertelusuran usaha perkebunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekebun serta komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, mitra pembangunan, dan masyarakat harus terus diperkuat agar perkebunan rakyat semakin tertata, produktif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga menyampaikan apresiasi kepada WCS-IP dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Dukungan dan sinergi lintas sektor dinilai sangat penting untuk memperluas pendataan serta memperkuat legalitas perkebunan masyarakat di seluruh wilayah Aceh Singkil.
Menutup sambutannya, Edy Widodo menyampaikan optimisme bahwa melalui kerja sama dan komitmen bersama, sektor perkebunan rakyat di Aceh Singkil akan semakin berkembang, kesejahteraan pekebun meningkat, dan kelestarian lingkungan tetap terpelihara.
“Kita ingin mewujudkan perkebunan rakyat yang tidak hanya produktif dan bernilai ekonomi, tetapi juga tertata, legal, dan berkelanjutan. Sebab, kemajuan ekonomi dan kelestarian alam harus tumbuh beriringan demi masa depan Aceh Singkil yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas perkebunan, sekaligus membangun masa depan sektor kelapa sawit rakyat yang lebih berdaya saing, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Report :::; syah
