Pangandaran,Beritaaktual.online
Pengelolaan dana Bantuan Oparasional satuan pendidikan dari pusat (BOSP) serta pelaksanaan program revitalisasi pendidikan di TK Bina Harmoni, wilayah Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, mulai menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul informasi mengenai dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan BOSP serta adanya dugaan pengkondisian dalam menentukan pihak pelaksana pekerjaan revitalisasi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak sekolah diduga belum secara terbuka menyampaikan informasi terkait penggunaan dana BOSP kepada publik maupun pihak yang berkepentingan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Tak hanya itu, pelaksanaan kegiatan revitalisasi juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang diterima, kepala sekolah disebut-sebut merasa berada dalam tekanan dalam menentukan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan revitalisasi.
Jika informasi tersebut benar, kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, proses penentuan pelaksana pekerjaan semestinya dilakukan secara objektif, transparan, sesuai ketentuan, serta mengutamakan kepentingan sekolah dan kualitas hasil pekerjaan.
Dugaan adanya pengkondisian tidak boleh dibiarkan menjadi asumsi semata. Pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka maupun pertanyaan di tengah masyarakat.
Terlebih, anggaran revitalisasi merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Mulai dari proses perencanaan, penentuan pelaksana, pembelian material, hingga hasil akhir pekerjaan semestinya dapat diawasi dan diketahui sesuai mekanisme yang berlaku.
Sorotan terhadap TK Bina Harmoni ini juga menjadi momentum bagi instansi terkait untuk melakukan monitoring.
Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau tekanan terhadap pihak sekolah dalam menentukan pelaksana, tentunya harus ada evaluasi dan langkah sesuai aturan.
Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai dugaan ketidaktransparanan BOSP dan pengkondisian pelaksanaan revitalisasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak TK Bina Harmoni serta instansi terkait.
Media masih berupaya mendapatkan keterangan dari kepala sekolah, pengelola program revitalisasi, dan dinas terkait untuk memperoleh informasi yang berimbang.
