Aceh Singkil – Beritaaktual. Online.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027 dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan., selasa {21/04/2026}
Mengusung tema “Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Mewujudkan Aceh Singkil Makmur dan Berdaya Saing,” kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Forum strategis tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah dan pemangku kepentingan, mulai dari Wakil Bupati, Ketua DPRK, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU, perwakilan Bappeda Aceh, Penjabat Sekretaris Daerah, hingga para pimpinan lembaga keistimewaan daerah. Turut hadir pula kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, forum anak, LSM, serta insan pers yang turut memberi warna dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif.
Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Musrenbang RKPK merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Prosesnya telah dilalui secara partisipatif, dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, sebelum nantinya diselaraskan pada tingkat provinsi dan nasional.
“Perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan kebijakan provinsi dan pusat, agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ungkap salah satu narasumber, menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas sektor.
Penyusunan RKPK Tahun 2027 sendiri berpijak pada dokumen Qanun Nomor 1 Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis daerah serta evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pemerintah menekankan bahwa perencanaan dilakukan secara realistis dan berbasis kebutuhan, dengan fokus pada persoalan mendasar seperti kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, hingga kelestarian lingkungan hidup.
Tema besar pembangunan tahun 2027 kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai prioritas utama, meliputi peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, penguatan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan menuju clean government dan good governance, serta penguatan ketahanan lingkungan dan respons terhadap perubahan iklim.
Tahun 2027 disebut sebagai fase krusial dalam perjalanan pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Aceh Singkil masih berada pada angka 17,07 persen—tertinggi di Provinsi Aceh. Angka ini menjadi alarm sekaligus tantangan yang menuntut kerja keras dan kolaborasi semua pihak.
Pemerintah pun menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 15–16 persen pada tahun 2027. Upaya ini akan ditempuh melalui penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pemberdayaan sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kokoh antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan masa depan Aceh Singkil yang lebih makmur, maju, dan berdaya saing.
Reports : syah
