KUNINGAN / Beritaaktual.com
Sabtu, 15 Agustus 2026 Sebanyak 14 orang relawan di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Putri Pandawa Lima yang berlokasi di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengeluhkan tindakan pemberhentian secara sepihak yang diduga dilakukan oleh pihak pengelola dapur setempat.
Keputusan pemutusan kerja sama secara mendadak tersebut dinilai tidak wajar dan memicu kekecewaan besar dari para relawan yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional di wilayah tersebut.
Pemberhentian ini menyasar tenaga relawan yang selama ini bertugas dalam operasional harian dapur, mulai dari persiapan bahan baku, pengolahan makanan hingga proses distribusi.
Menurut keterangan perwakilan relawan, pemberhentian dilakukan tanpa adanya pemberitahuan awal, proses evaluasi yang jelas maupun penyampaian Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu.
“Kami sangat terkejut dan kecewa dengan keputusan pengelola yang memberhentikan kami secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Selama ini kami bekerja menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada. Jika ada evaluasi atau penyesuaian kuota, seharusnya ada komunikasi dan penyampaian secara resmi serta transparan, bukan diputus begitu saja,” ujar salah satu perwakilan dari 14 relawan yang terdampak.
Bukan Sekadar Soal Pemberhentian, Tetapi Transparansi Pengelolaan
Persoalan tersebut dinilai tidak semestinya berhenti pada siapa yang diberhentikan dan siapa yang menggantikan. Publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya manusia di dapur MBG dijalankan.
Jika benar pemberhentian dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, maka muncul pertanyaan serius: apa dasar keputusan tersebut, siapa yang mengambil keputusan, apakah ada evaluasi tertulis, dan apakah seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Program MBG merupakan program publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap pengelolaan yang berkaitan dengan operasional program semestinya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas dan kepastian prosedur.
Jangan sampai persoalan internal pengelolaan justru menimbulkan keresahan di antara para relawan yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan program di lapangan.
Relawan Minta Jangan Ada Keputusan Sepihak
Ke-14 relawan meminta pihak pengelola memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar dan alasan pemberhentian mereka.
Mereka menilai apabila memang terdapat persoalan kinerja, kebutuhan penyesuaian tenaga kerja, perubahan sistem maupun alasan administratif lainnya, seharusnya hal tersebut dapat disampaikan secara jelas kepada para relawan yang terdampak.
Klarifikasi menjadi penting agar tidak muncul dugaan bahwa pemberhentian dilakukan berdasarkan keputusan sepihak tanpa dasar yang transparan.
Minta BGN dan Pemkab Kuningan Turun Tangan
Atas kejadian tersebut, para relawan meminta perhatian serta evaluasi dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, termasuk pihak terkait di tingkat wilayah, serta instansi Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program.
Mereka meminta agar tata kelola dan manajemen SDM di Dapur MBG Putri Pandawa Lima Kadugede dapat diperiksa secara objektif apabila memang terdapat laporan atau pengaduan terkait persoalan tersebut.
Jangan sampai program yang tujuan utamanya melayani masyarakat justru menyisakan persoalan internal yang tidak terselesaikan secara transparan.
Pertanyaan Publik Kini Mengarah kepada Pengelola
Kasus ini juga membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan bagaimana standar pengelolaan relawan diterapkan di tingkat dapur.
Apakah terdapat kontrak atau kesepakatan kerja sama yang mengatur mekanisme pemberhentian? Apakah para relawan diberikan kesempatan untuk mendapatkan penjelasan? Apakah keputusan tersebut telah melalui evaluasi yang dapat Dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak
berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
BeritaAktual.online menilai klarifikasi dari pihak pengelola Dapur MBG Putri Pandawa Lima sangat diperlukan. Pemberitaan ini tetap menempatkan seluruh pihak dalam prinsip keberimbangan, sehingga pihak pengelola maupun pihak terkait memiliki ruang untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Para relawan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, adil dan transparan tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan MBG kepada masyarakat.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib 14 relawan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan.
( Dewa / Kaperwil jabar )
