Aceh Tengah – Beritaaktual. Online.
Perkiraan devisit APBK Perubahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 yang diketahui mencapai sekitar Rp82,59 milyar mesti menjadi momen alarm serius oleh pemerintah daerah, pesalnya bukan sekadar bagaimana defisit ini bisa diminimalisir atau mungkin bisa ditutup , akan tetapi bagaimana pemerintah memastikan tekanan fiskal tak menjadi beban berulang untuk tahun-tahun berikutnya.
Ruhdi Sahara, Aktivis Aceh Tengah, menilai kondisi tersebut harus dijawab dengan kepemimpinan fiskal yang tegas, transparan dan terukur.
“devisit bukan otomatis kesalahan atau pelanggaran, tapi ketika ruang fiskal makin sempit, di situlah kepemimpinan kepala daerah diuji, bupati harus mampu menunjukkan strategi konkret, mana belanja yang harus dipertahankan, mana yang harus dipangkas, dan bagaimana pendapatan daerah diperkuat,” ujar Ruhdi Sahara.
Menurutnya, pengelolaan APBK harus berpedoman antara lain pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Semangat efisiensi juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja APBN dan APBD, meskipun instruksi tersebut secara khusus berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.
Ruhdi meminta pemkab aceh tengah segera melakukan review seluruh belanja SKPK, terutama kegiatan yang tidak mendesak, seremonial, perjalanan dinas dan belanja pendukung yang manfaat publiknya sangat rendah.
Namun efisiensi, katanya, tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan bencana, pertanian, infrastruktur dasar dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah mesti juga haru serius memperkuat PAD melalui pendataan potensi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan sektor ekonomi lokal serta perbaikan sistem pemungutan, tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional.
” Jangan hanya bertanya dari mana defisit Rp82,59 miliar akan ditutup, pemerintah harus menjawab mengapa tekanan fiskal terjadi dan apa jaminan agar persoalan serupa tidak terus berulang, rakyat tidak membutuhkan retorika anggaran, namun peta jalan pemulihan fiskal yang jelas,” tegasnya.
Ruhdi juga mendorong DPRK Aceh Tengah menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara substantif dengan meminta keterbukaan mengenai sumber defisit, perubahan pendapatan-belanja, sumber pembiayaan serta dampaknya terhadap APBK tahun berikutnya, fungsi pengawasan lembaga legislatif yang seharusnya di perkuat .
Menurutnya, defisit hari ini harus dijadikan momentum reformasi fiskal, bukan sekadar angka yang ditutup melalui pembiayaan, hakikatnya yakini, pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang tidak pernah menghadapi defisit, tetapi pemimpin yang berani melakukan koreksi ketika fiskal daerah menghadapi tekanan, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kalau anggaran sedang defisit, jangan sampai yang tetap surplus hanya kegiatan seremonial, serta jangan pula SKPK sibuk menghitung bagaimana anggaran bisa terserap, sementara rakyat sibuk menghitung bagaimana kebutuhan hidup bisa tertutup, buppati dan jajaran SKPK jangan sampai menjadi seperti koki yang terlalu banyak memasak, tetapi lupa menghitung isi dapur, ktika bahan habis, baru sibuk mencari pinjaman panci, aceh tengah sekarang tidak butuh dapur yang ramai, tetapi menu pembangunan yang tepat sasaran.” Tutup Ruhdi
Sahara.*** (Haidir)
