Pangandaran,Beritaaktual.online
Kegiatan Evaluasi dan Refleksi 14 Tahun Kabupaten Pangandaran yang digelar Komunitas Masyarakat Pangandaran Sauyunan (KOMPAS) di Sagati Kopi, Sabtu (31/10/2026), menyisakan catatan penting.
Forum yang menjadi ruang penyampaian aspirasi, kritik, dan evaluasi perjalanan pembangunan daerah tersebut justru tidak dihadiri Bupati Pangandaran Citra Pitriyami maupun Ketua Presidium Pemekaran Pangandaran.
Ketidakhadiran kedua tokoh tersebut menjadi perhatian, mengingat forum refleksi itu membahas perjalanan panjang Kabupaten Pangandaran sejak dimekarkan hingga berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ketua KOMPAS, Ahmad Irfan Alawi, menilai forum tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat masih memiliki kerinduan besar terhadap ruang dialog terbuka.
Masyarakat ingin menyampaikan kritik sekaligus mendengar langsung penjelasan dari para pemangku kebijakan dan tokoh yang memiliki peran dalam perjalanan Pangandaran.
Menurutnya, forum evaluasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman atau bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Justru, kehadiran pemerintah dalam ruang diskusi semacam itu menjadi kesempatan untuk menjelaskan capaian, mengakui kekurangan, sekaligus mendengar apa yang menjadi kegelisahan masyarakat.
Yang pro maupun kontra itu sebenarnya sama-sama sayang kepada Pangandaran. Keduanya menginginkan daerah ini lebih baik. Karena itu, kritik jangan langsung dianggap sebagai kebencian,” ungkap Ahmad Irfan.
Ia menyayangkan belum terbangunnya dialog langsung antara masyarakat dengan sejumlah tokoh penting yang diharapkan hadir.
Padahal, menurutnya, masyarakat ingin mengetahui secara utuh apa tujuan awal pemekaran, sejauh mana cita-cita tersebut telah diwujudkan, serta bagaimana arah pembangunan ke depan.
Ahmad Irfan mengungkapkan, pihaknya sebelumnya berharap Ketua Presidium Pemekaran, H. Supratman, dapat memberikan penjelasan mengenai sejarah dan tujuan perjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran.
Begitu pula mantan Bupati Jeje Wiradinata dan Bupati Citra Pitriyami.
Keduanya diharapkan dapat menyampaikan apa yang telah dilakukan, sekaligus menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam melanjutkan cita-cita pembangunan daerah.
Jangan Sampai Kritik Masyarakat Dianggap Angin Lalu
Ahmad Irfan menegaskan, pemerintah daerah masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk melakukan pembenahan.
Namun, perubahan tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah tidak membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi secara transparan mengenai capaian pembangunan selama 14 tahun, program yang telah direalisasikan, persoalan yang belum terselesaikan, hingga target pembangunan mendatang.
KOMPAS pun berencana membawa hasil evaluasi dan rekomendasi forum tersebut kepada Presidium Pemekaran, Bupati Pangandaran, serta DPRD Kabupaten Pangandaran.
Kita akan menyampaikan rekomendasi dari pertemuan ini kepada Pak Supratman, eksekutif, khususnya Bupati Citra, dan legislatif.
Kita tidak ingin hasil pemikiran dan kebersamaan masyarakat ini seolah-olah diabaikan oleh lembaga pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk menyerang atau menjatuhkan Bupati Pangandaran. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat yang menginginkan perubahan nyata.
Kita tidak membenci siapa pun. Apa untungnya membenci? Yang kita inginkan adalah perubahan nyata dalam pelaksanaan pemerintahan,” pungkasnya.
Ketidakhadiran kepala daerah dan tokoh presidium dalam forum refleksi tersebut setidaknya menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang dialog antara masyarakat dan para pemangku kepentingan telah dibangun.
Sebab, refleksi perjalanan 14 tahun Pangandaran semestinya bukan hanya menjadi agenda seremonial atau diskusi antarmasyarakat.
Lebih dari itu, momentum tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah, legislatif, dan para tokoh pemekaran untuk duduk bersama, mendengar kritik, serta mempertanggungjawabkan arah pembangunan di hadapan masyarakat.
