Kuningan –beritaaktual.online,
Proyek revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Darma Wanita Jalaksana tahun anggaran 2026 senilai Rp555.306.000 yang bersumber dari APBN kini menjadi sorotan serius. Program yang seharusnya meningkatkan fasilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus justru diduga diwarnai berbagai kejanggalan di lapangan. Selasa (28/4/2026).
Pelaksanaan proyek melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) melibatkan pekerja dari sejumlah wilayah, seperti Kertawinangun, Linggarjati, Sadamantra, Manis Kidul, Cidahu, hingga Japara. Namun, kondisi kerja yang ditemukan dinilai jauh dari standar kelayakan.
Salah satu pekerja mengungkapkan bahwa upah yang diterima hanya sekitar Rp120.000 per hari dengan sistem harian lepas. Upah tersebut dianggap tidak sebanding dengan risiko pekerjaan konstruksi, terlebih tanpa adanya jaminan perlindungan kerja yang jelas.
Selain itu, para pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya pengabaian terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang wajib diterapkan dalam proyek pemerintah.
Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada pihak sekolah belum membuahkan hasil. Kepala sekolah yang diketahui bernama Bu Nia belum dapat ditemui dan belum memberikan klarifikasi resmi. Sejumlah guru yang ditemui di lokasi juga memilih tidak memberikan keterangan.
Hasil pengecekan di lapangan turut memunculkan dugaan bahwa pekerjaan konstruksi tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) yang ditetapkan. Kualitas pekerjaan pun mulai dipertanyakan.
“Jika benar tidak sesuai spek, ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi berpotensi merugikan keuangan negara. Harus ada audit menyeluruh,” ujar H. Alek dari Media SKM Buser.
Melihat berbagai indikasi tersebut, tim investigasi akan terus melakukan penelusuran lanjutan. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum (APH) serta instansi terkait untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan mendalam terhadap proyek ini.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran, kasus ini dapat menjadi gambaran lemahnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.
Dewa / Tim
