ACEH TAMIANG – Beritaaktual. Online.
Pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di TK Madani, Kampung Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, menuai sorotan tajam. Tim investigasi media menemukan dugaan kuat pengabaian aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ketiadaan pengawas di lokasi, hingga indikasi penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk proyek ini nilainya mencapai hampir Rp400 juta lebih.
Ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi sekolah. Para pekerja diketahui tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap; hanya helm dan rompi yang disediakan, sedangkan sepatu safety tidak dibagikan. Selain itu, sejak awal pengerjaan hingga saat pemantauan, Kepala Sekolah beserta Konsultan Pengawas sama sekali tidak hadir di lokasi, padahal kehadiran pengawas sangat wajib memastikan keselamatan dan kualitas pekerjaan. Dugaan makin menguat dengan ditemukannya material berupa sertu, yang diduga tidak sesuai dengan mutu dan jenis bahan yang tercantum dalam dokumen RAB.
Pekerjaan revitalisasi ini berlokasi di lingkungan TK Madani, Kampung Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.
Pemantauan langsung dan pengecekan fakta di lapangan dilakukan oleh tim investigasi media pada hari Rabu, 13 Mei 2026.
Sorotan utama tertuju kepada Kepala Sekolah dan Konsultan Pengawas TK Madani yang dinilai mengabaikan tugas pokok dan tanggung jawab pengawasan serta penerapan standar K3. Awak media juga mewawancarai Tukino, salah satu kepala tukang di lokasi. Sedangkan pihak yang disebut warga sebagai pembina, bernama Pak Miun, tidak dapat ditemui saat akan dikonfirmasi.
Kecurangan ini sangat disayangkan mengingat proyek menggunakan anggaran negara yang nilainya cukup besar, Rp 400 juta lebih. Penerapan K3 seharusnya menjadi prioritas utama untuk melindungi nyawa pekerja. Selain keselamatan, dugaan ketidaksesuaian material berpotensi menurunkan kualitas bangunan serta membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran atau mark-up biaya, yang sangat merugikan keuangan negara.
Saat dikonfirmasi, Tukino selaku tukang membenarkan keterbatasan perlengkapan keamanan kerja.
“Kami hanya diberi helm dan rompi, sementara sepatu safety tidak diberikan. Sayang sekali, dengan anggaran dana 400 juta lebih, sepatu safety pun tidak diberikan,” ungkapnya.
Tim media juga memastikan, selama di lokasi tidak terlihat kehadiran Kepala Sekolah maupun Konsultan Pengawas, padahal aturan mengharuskan mereka hadir memantau jalannya pekerjaan. Pihak yang diduga sebagai pembina, Pak Miun, juga tidak dapat ditemui untuk memberikan tanggapan atau penjelasan. Temuan material sertu di lokasi makin memperkuat kecurigaan bahwa ada rekayasa penggunaan bahan agar selisih biaya bisa dinikmati oknum tertentu.
Masyarakat berharap instansi terkait segera turun melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan APD, kehadiran pengawas, kesesuaian spesifikasi bahan, serta menindak tegas pihak yang terbukti melalaikan tugas dan menyalahgunakan anggaran negara tersebut.
Hingga berita ini di terbit kan, Tim Investigasi masih mencari keterangan Kepala sekolah,
Laporan : Tim Investigasi
