ACEH TAMIANG – Beritaaktual. Online.
Menjelang pergantian musim yang berpotensi membawa hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memprioritaskan normalisasi sungai di titik rawan banjir serta rehabilitasi gedung pemerintahan yang rusak. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko bencana sekaligus memastikan pelayanan publik kembali berjalan optimal.
Keputusan strategis ini disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Koramil 08/Rantau, Senin (13/7). Rapat dipimpin langsung Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Normalisasi Sungai Benteng Utama Cegah Banjir
Bupati Armia menegaskan normalisasi sungai harus menjadi langkah paling mendesak. Mengingat musim penghujan diprediksi tiba dalam beberapa bulan ke depan, seluruh dinas terkait diminta bergerak cepat di lapangan.
“Normalisasi sungai sangat krusial untuk menekan risiko banjir susulan, melindungi warga, dan menjaga roda perekonomian tidak lumpuh kembali,” ujarnya.
Pulihkan Gedung, Kembalikan Pelayanan Publik
Selain mitigasi bencana, pemulihan gedung perkantoran pemerintah juga jadi prioritas utama. Kerusakan fasilitas dinilai menghambat kinerja birokrasi, sehingga perbaikan mendesak dilakukan.
“Kondisi gedung pemerintahan berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin cepat rehabilitasi selesai, semakin cepat warga mendapatkan layanan prima,” tegas Bupati.
Pemkab Aceh Tamiang juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses pemulihan di Bumi Muda Sedia.
Sinergi Lintas Sektor Kunci Keberhasilan
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik langkah yang diambil daerah. Ia menekan penanganan pascabencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan butuh kerja sama lintas sektor yang solid.
“Percepatan pemulihan butuh sinergi kuat antara pemerintah daerah, provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi ini, target rehabilitasi dan rekonstruksi bisa tercapai tepat waktu,” ujarnya.
Upaya akselerasi ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi warga: infrastruktur lebih tangguh, pelayanan publik lancar, dan perekonomian daerah kembali bangkit.
