Pangandaran,Beritaaktual.online
Saat dicecar dengan 15 pertanyaan melalui pesan WhatsApp terkait pelaksanaan proyek di SMK Kesehatan Parigi, Kepala Sekolah, Dedi, justru memilih memberikan jawaban singkat dan cenderung normatif. Ia hanya menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi (revit) berjalan lancar tanpa kendala.
“Maaf untuk revit berjalan lancar sampai sekarang, tidak ada masalah apa-apa. Laporan tiap minggu selalu dilaksanakan dan Alhamdulillah sebelum waktu yang ditentukan bisa segera selesai. Laporan progres tiap minggu selalu dilaporkan ke pusat melalui link Naravita,” ujarnya.
Namun, jawaban tersebut tidak menjelaskan substansi persoalan yang menjadi sorotan, khususnya terkait dugaan adanya pemotongan atau setoran sebesar 17 persen kepada oknum pengusung. Mengenai persoalan tersebut, pihak kepala sekolah tidak memberikan penjelasan secara rinci maupun klarifikasi yang dapat menjawab tudingan tersebut.
Sementara itu, berdasarkan keterangan narasumber internal yang meminta identitasnya tidak disebutkan, dugaan pemotongan tersebut disebut memang telah terjadi. Bahkan, menurut sumber, uang tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada oknum yang dimaksud.
Informasi tersebut tentu tidak semestinya berhenti sebagai isu atau tudingan semata. Jika benar terdapat pemotongan atau setoran sebagaimana yang disampaikan sumber, maka persoalan tersebut perlu segera ditelusuri dan diklarifikasi secara serius oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk melalui pemanggilan pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta, aliran dana, serta pihak yang bertanggung jawab.
Tak hanya soal dugaan pemotongan, proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang menangani proyek tersebut juga dipersoalkan. Menurut sumber, pembentukan P2SP dinilai tidak transparan dan diduga telah dikondisikan oleh oknum tertentu.
“Harusnya Ketua Komite yang menjadi Ketua P2SP. Namun, ketua komite sekolah tersebut tidak dilibatkan,” ungkap sumber.
Jika keterangan tersebut benar, maka transparansi dalam proses pembentukan P2SP patut dipertanyakan. Terlebih, ketika muncul secara bersamaan dugaan mengenai adanya pemotongan atau setoran kepada pihak tertentu dalam pelaksanaan proyek.
Atas rangkaian persoalan tersebut, muncul dugaan adanya persekongkolan antara pihak sekolah atau yayasan dengan oknum pengusung proyek. Namun, dugaan tersebut tentunya masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang objektif.
“Diduga kuat adanya persekongkolan. Kalau mereka berani, kita buktikan dan uji saja secara riil di lapangan terkait volume RAB dan gambar, lalu disandingkan dengan pekerjaan yang sudah dilaksanakan,” tegas sumber.
Karena itu, pembuktian tidak semestinya berhenti pada pernyataan maupun bantahan. Kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar pekerjaan, volume yang tercantum dalam dokumen, serta realisasi pekerjaan di lapangan menjadi salah satu hal penting yang dapat diuji untuk mengetahui apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
