ACEH TAMIANG – Beritaaktual.Online.
Bantuan pembangunan hunian sementara (Huntara) di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi korban banjir, justru menimbulkan keluhan mendalam. Padahal baru selesai dibangun, bangunan itu sudah rusak parah: bocor saat hujan, plafon ambles dan berjatuhan, sehingga warga terpaksa meninggalkannya. Masalah makin runyam karena upah pekerja yang melibatkan warga setempat belum dibayarkan, sementara Datok Penghulu justru terkesan membela pihak pelaksana proyek.
Awak media Beritaaktual.Online meninjau langsung lokasi pada Jumat, 12 Juni 2026, dan melihat kondisi bangunan yang memang tidak layak huni.
Arman (47), salah satu warga yang ikut bekerja dalam proyek itu, menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku belum menerima bayaran senilai Rp7 juta, sementara rekannya, Agus (38), mengaku mengeluarkan biaya sendiri hingga Rp70 juta namun belum mendapat ganti rugi maupun upah sesuai kesepakatan.
“Bangunannya baru jadi tapi sudah bocor dan rusak parah, tidak bisa ditempati. Belum lagi gaji kami hanya janji semata. Kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi diperlakukan seperti ini. Kami minta hak kami segera dibayarkan,” tegas Arman.
Ketika dikonfirmasi, Datok Penghulu Lubuk Sidup justru memberikan jawaban yang dianggap tidak memihak warga. Ia menyebut bangunan itu belum selesai dikerjakan, bukan berasal dari anggaran negara, dan menyatakan urusan gaji adalah masalah internal yang tidak perlu diketahui pihak luar.
“Siapa bilang tidak bisa dihuni? Itu masih dalam pengerjaan. Ini bukan uang negara, tapi bantuan perorangan. Soal gaji, itu urusan kami sendiri. Jangan campuri urusan kampung Lubuk Sidup,” jawabnya dengan nada tegas dan terkesan arogan melalui telepon WhatsApp.
Sikap ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Sebagai pemimpin setempat, Datok Penghulu seharusnya menjadi tempat mengadu dan melindungi warganya, bukan justru terkesan menutupi masalah.
Publik mendesak instansi berwenang untuk segera turun tangan memeriksa fakta di lapangan, memastikan hak warga terpenuhi, dan memastikan bantuan kemanusiaan tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi oknum tertentu.
Catatan : Hingga berita ini di turunkan, pihak pelaksana mau pun vendor belum terhubung, media ini terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi untuk pihak terkait.
Laporan Tim Redaksi
