Aceh Singkil, beritaaktual.online.
Setelah melewati proses panjang yang diwarnai dinamika dan perbedaan pandangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Momen penting ini tercapai pada Sabtu (18/4/2026).
usai rangkaian mediasi intensif yang berlangsung sejak siang di Kantor Gubernur Aceh hingga larut malam di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh.
Kesepakatan tersebut menjadi titik terang dari upaya menjembatani perbedaan antara pihak eksekutif dan legislatif yang selama ini mengiringi proses pembahasan APBK. Mediasi dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang tampil sebagai penengah dalam merajut kembali komunikasi dan kesepahaman kedua belah pihak.
Dalam prosesnya, Wakil Gubernur didampingi oleh sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Asisten Administrasi Umum Murthala, serta Inspektur Aceh. Kehadiran mereka memperkuat upaya mediasi agar berjalan objektif dan konstruktif.
Dari unsur legislatif, turut hadir Ketua DPRK Aceh Singkil H. Amaliun, Wakil Ketua DPRK Wartono, anggota DPRK Juliadi, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan M. Yunus, SH. Sementara dari pihak eksekutif Kabupaten Aceh Singkil, tampak Bupati H. Safriadi Oyon, Penjabat Sekretaris Daerah H. Edy Widodo, S.K.M., M.Kes, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKK) Aceh Singkil Hendra Sunarno, SE., Ak., M.Si.
Dalam suasana yang sarat dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Fadhlullah menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk menjaga hasil kesepakatan yang telah diraih. Ia mengingatkan bahwa konsistensi dalam menjalankan keputusan bersama merupakan fondasi utama bagi stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Keharmonisan antara pemerintah kabupaten dan DPRK menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan Aceh Singkil,” ujar Fadhlullah.
Sebagai langkah lanjutan, Wakil Gubernur meminta agar sidang paripurna DPRK Aceh Singkil untuk pengesahan APBK 2026 segera dijadwalkan pada Selasa, 21 April 2026. Hal ini dinilai penting agar roda pemerintahan dapat kembali berjalan normal dan berbagai program pembangunan tidak mengalami hambatan.
Lebih dari sekadar kesepakatan anggaran, momentum ini menjadi simbol kembalinya harmoni antara dua pilar utama pemerintahan daerah. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menjadi energi baru dalam mendorong Aceh Singkil menuju masa depan yang lebih maju, stabil, dan berkelanjutan.
Reporter : syah
