Cirebon – Beritaaktual. Online.
Sabtu 2 Mei 2026, Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa wilayah Kabupaten Majalengka dan Kuningan yang digelar di Grage Hotel Cirebon justru berubah menjadi sorotan publik. Bukan karena capaian peningkatan kapasitas, melainkan dugaan pelanggaran etika oleh seorang oknum kepala desa.
Dalam rekaman video yang kini viral di media sosial, terlihat jelas seorang oknum kepala desa yang disebut berasal dari wilayah Leuwimunding dan menjabat sebagai Kepala Desa Leuwikujang, berjoget di tengah acara sambil melakukan aksi “saweran” uang tunai kepada panitia dan peserta. Suasana yang seharusnya formal dan edukatif berubah menjadi riuh layaknya panggung hiburan.
Lebih jauh, yang bersangkutan juga disebut-sebut menjabat sebagai ketua forum kepala desa di wilayahnya. Posisi tersebut semestinya mencerminkan keteladanan, bukan justru mempertontonkan perilaku yang berpotensi merendahkan wibawa jabatan publik.
Dugaan Pelanggaran Serius
Perilaku ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar “hiburan biasa”. Dalam konteks kegiatan resmi yang menggunakan fasilitas dan legitimasi pemerintah, tindakan tersebut berpotensi melanggar:
* Etika jabatan kepala desa
* Norma kepatutan dalam kegiatan pemerintahan
* Prinsip akuntabilitas penggunaan forum resmi
Bimtek sendiri merupakan forum strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Ketika forum ini justru disalahgunakan menjadi ajang euforia, publik berhak mempertanyakan: apakah kegiatan tersebut masih berjalan sesuai tujuan, atau telah bergeser menjadi ruang yang kehilangan kendali?
Desakan Transparansi & Tindakan Tegas
Hingga saat ini, belum terlihat adanya klarifikasi resmi maupun langkah konkret dari pihak penyelenggara maupun dinas terkait. Kondisi ini memicu gelombang kritik di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan mendesak:
* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera melakukan pemeriksaan terbuka.
* Penyelenggara kegiatan untuk memberikan penjelasan resmi
* Pemberian sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran
Tanpa langkah tegas, peristiwa ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan kegiatan aparatur desa di masa mendatang.
Pertanyaan Kritis yang Muncul
Kasus ini membuka sejumlah pertanyaan penting:
* Apakah ada pengawasan selama kegiatan berlangsung?
* Siapa yang bertanggung jawab atas kondusivitas acara?
* Apakah penggunaan uang dalam aksi saweran tersebut memiliki kaitan dengan anggaran resmi atau pribadi?
* Mengapa kegiatan formal bisa bergeser menjadi hiburan tanpa kontrol?
Jabatan kepala desa bukan sekadar simbol kekuasaan lokal, melainkan amanah publik yang melekat dengan tanggung jawab moral dan etika. Ketika batas antara forum resmi dan hiburan kabur, yang dipertaruhkan bukan hanya citra individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa.
Jika dibiarkan tanpa penindakan, maka yang rusak bukan hanya satu kegiatan, melainkan standar etika kepemimpinan di tingkat desa secara keseluruhan.
DNI.A ( Dewa )
Kaperwil jabar
