ACEH TAMIANG – Beritaaktual.Online.
Pembangunan dan revitalisasi sekolah pasca bencana di Aceh Tamiang yang digelontori anggaran hingga ratusan miliar rupiah kini menuai kontroversi. Muncul dugaan praktik markup demi mencari keuntungan lebih, disertai temuan penggunaan material yang diduga tidak memenuhi standar teknis.
Kamis ( 07/05/2026 )
Temuan menunjukkan adanya penggunaan material yang dinilai tidak layak untuk konstruksi. Di lokasi proyek ditemukan bahan baku berupa material campuran pasir dan batu (sirtu) yang diduga tidak mengandung pasir berkualitas, bahkan terlihat bercampur tanah sehingga berwarna kekuningan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kualitas bangunan, khususnya yang digunakan untuk pengecoran lantai. Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga turut dipertanyakan publik, bagaimana material jenis tersebut bisa masuk dalam daftar belanja resmi proyek.
Kasus ini terjadi di proyek revitalisasi Sekolah TK Al-Fath, yang terletak di Kampung Kimpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang.
Selain dugaan praktik mar’up, kinerja pihak konsultan pengawas menjadi sorotan utama. Berdasarkan keterangan pelaksana di lapangan, konsultan pengawas dinilai tidak pernah hadir memantau jalannya proyek.
Tim media yang meninjau lokasi berbicara langsung dengan Syawal (50), selaku kepala tukang di lokasi tersebut. Ia membenarkan bahwa material yang ada memang akan digunakan untuk pengecoran lantai.
“Iya bang, saya kepala tukangnya, ini bahan materialnya akan digunakan untuk pengecoran lantai. Untuk konsultan pengawasan belum ada datang bang, gambar kerja saja dititipkan dengan kepala sekolah,” terang Syawal.
Hal senada juga dikonfirmasi oleh Kepala Sekolah TK Al-Fath yang hanya menjawab singkat membenarkan bahwa material tersebut memang diperuntukkan bagi program revitalisasi tersebut.
” Iya benar bang, “jawabannya singkat.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.Jika dibiarkan, kualitas bangunan sekolah yang seharusnya menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman justru berisiko rendah dan tidak awet.
Masyarakat dan pihak yang peduli terhadap penggunaan anggaran negara meminta agar pihak berwenang segera turun tangan meninjau lokasi. Pengawasan ketat dinilai wajib dilakukan demi memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan bangunan yang berkualitas.
