Pangandaran,Beritaaktual.online
Krisis air bersih yang melanda Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, membuka persoalan serius mengenai prioritas anggaran dan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah kekeringan ekstrem yang melanda hampir seluruh desa, distribusi air bersih justru dibatasi hanya tiga tangki per hari. Sementara itu, anggaran operasional yang disebut disediakan pemerintah daerah hanya Rp250.000 per tangki setiap hari.
Kondisi tersebut menuai kritik tajam dari anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Daerah Pemilihan (Dapil) 4, H. Elon Ruslan. Ia menilai keterbatasan distribusi dan minimnya dukungan biaya operasional membuat penanganan krisis air bersih di Cimerak jauh dari memadai.
“Yang jadi masalah, pengiriman air bersih terbatas hanya tiga tangki per hari. Kalau masyarakat membutuhkan air bersih lagi, mereka harus membayar minimal Rp150.000 per tangki,” ungkap Elon, Minggu (18/10/2026).
Ironi Anggaran: Air Bersih Mendesak, Dukungan Operasional Dipertanyakan!
Menurut Elon, setelah menelusuri persoalan tersebut dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah, anggaran operasional yang disediakan hanya Rp250.000 per tangki setiap hari. Nilai itu, menurutnya, patut dipertanyakan kecukupannya jika dibandingkan dengan kebutuhan bahan bakar dan jarak tempuh distribusi air.
Ia mencontohkan, dengan harga BBM jenis Dexlite yang disebut mencapai Rp23.700 per liter, anggaran Rp250.000 hanya setara dengan sekitar 10,5 liter bahan bakar, bukan 11 liter penuh. Sementara itu, jarak tempuh dari sumber air rata-rata mencapai 15 kilometer.
“Kalau dihitung dengan kebutuhan BBM dan jarak tempuh dari sumber air, tentu harus ada perhitungan yang realistis. Jangan sampai anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan kebutuhan operasional di lapangan,” tegasnya.
Persoalan ini bukan semata-mata soal angka anggaran. Di tengah kondisi kekeringan, keterbatasan distribusi air bersih berpotensi menambah beban warga yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika pasokan bantuan tidak mencukupi dan warga harus membayar untuk memperoleh tambahan air, pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada masyarakat yang sedang menghadapi krisis?
Tagana Berjibaku di Lapangan, Dukungan Pemda Jadi Sorotan!
Elon juga menyoroti kerja petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berjibaku menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Menurutnya, upaya petugas di lapangan seharusnya diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.
“Kasihan teman-teman Tagana di lapangan yang sudah berjibaku membantu warga. Mereka bekerja untuk masyarakat, tetapi keberpihakan anggaran dari Pemda justru jauh dari cukup,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya keselarasan antara upaya petugas lapangan dan kebijakan pemerintah daerah. Tanpa dukungan operasional yang memadai, efektivitas penyaluran bantuan berisiko terhambat, sementara kebutuhan warga terus berjalan setiap hari.
Sebelas Desa Terancam Kekurangan Air, Prioritas Anggaran Dipertanyakan!
Kecamatan Cimerak memiliki 11 desa, dan menurut Elon, hampir seluruh desa mengalami kekeringan ekstrem. Situasi ini semestinya menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memastikan penanganan krisis air bersih berjalan cepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kondisi darurat seperti ini, publik berhak mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas anggaran. Ketersediaan air bersih bukan sekadar urusan teknis distribusi, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat.
Jika jumlah tangki yang dikirim masih terbatas, sementara kebutuhan warga belum terpenuhi, pemerintah daerah perlu menjelaskan langkah konkret untuk menutup kekurangan tersebut. Masyarakat juga patut memperoleh informasi yang transparan mengenai alokasi anggaran, biaya operasional, kapasitas distribusi, serta rencana penanganan kekeringan di seluruh desa terdampak.
Milangkala Meriah, Krisis Air Bersih Belum Tuntas: Elon Kritik Prioritas Pemda
Sorotan Elon semakin tajam ketika mengaitkan persoalan ini dengan penyelenggaraan milangkala atau peringatan hari jadi daerah yang sebelumnya menuai kritik dari kalangan DPRD karena dinilai menghabiskan anggaran besar.
Ia menyayangkan koordinasi pemerintah daerah yang dianggap belum optimal dalam merespons persoalan mendesak masyarakat. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan seremonial semestinya tidak mengabaikan kebutuhan dasar warga, terutama ketika sebagian masyarakat tengah menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kami menyayangkan koordinasi Pemda yang tidak beres. Ini yang kemarin-kemarin DPRD kritik terkait penyelenggaraan milangkala yang hura-hura dan menghamburkan uang yang tidak sedikit. Terbukti sekarang, di sisi lain Bupati joget-joget, tetapi di sisi lain masyarakat Cimerak kekurangan air bersih,” tandas Elon.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap prioritas pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Pangandaran. Perbandingan antara kemeriahan kegiatan seremonial dan kebutuhan warga akan air bersih menjadi persoalan yang layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, untuk menilai proporsionalitas anggaran secara menyeluruh, diperlukan data resmi mengenai biaya penyelenggaraan milangkala, alokasi penanganan kekeringan, serta kemungkinan penggunaan anggaran yang dapat dialihkan untuk kebutuhan darurat.
Pemda dan Bupati Perlu Menjawab: Apa Langkah Nyata untuk Warga Cimerak?
Kritik yang disampaikan Elon pada akhirnya bermuara pada tuntutan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret. Berapa kebutuhan riil air bersih bagi warga Cimerak? Mengapa distribusi dibatasi tiga tangki per hari? Apakah anggaran operasional yang tersedia sudah dihitung berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan? Dan apa rencana pemerintah untuk memastikan seluruh desa terdampak mendapatkan pasokan yang memadai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang transparan, disertai data dan langkah nyata, bukan sekadar penjelasan normatif.
Di tengah kekeringan, warga membutuhkan air bersih yang dapat diakses secara layak. Petugas lapangan membutuhkan dukungan operasional yang realistis. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan anggaran dan penanganan darurat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketika warga kesulitan mendapatkan air bersih, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah semata-mata kemeriahan acara atau ramainya seremoni, melainkan seberapa cepat dan seberapa nyata kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi. ( yaya)
