SERDANG BEDAGAI , beritaaktual.online — Ketegangan di Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, kian terbuka. Sejumlah warga melayangkan mosi tidak percaya terhadap Penjabat (Pj) Kepala Desa dan mendesak Darma Wijaya segera turun tangan.
Salinan surat bertanggal 20 April 2026 itu beredar di kalangan warga dan media. Dalam dokumen tersebut, warga menilai kepemimpinan Pj Kades tidak lagi berpihak pada kepentingan publik. Mereka menuding adanya keputusan sepihak, lemahnya transparansi anggaran, hingga dugaan pelanggaran etika di tingkat perangkat desa.
Salah satu poin krusial yang dipersoalkan adalah penentuan lokasi gerai KDMP yang disebut tidak melalui musyawarah desa. Warga menyebut keputusan diambil tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa maupun elemen masyarakat.
Selain itu, pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga disorot. Warga mengklaim tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran sejak yang bersangkutan menjabat. “Tidak ada transparansi, masyarakat hanya diminta percaya,” tulis pernyataan dalam surat tersebut.
Kritik juga diarahkan pada minimnya kehadiran pemerintah desa dalam situasi darurat. Warga menilai aparat desa tidak responsif saat terjadi musibah. Di sisi lain, muncul pula dugaan serius: keterlibatan oknum perangkat desa dalam praktik perjudian, rangkap jabatan, hingga keberadaan perangkat desa fiktif yang tetap menerima honor.
Pj Kepala Desa juga dipersoalkan karena disebut memiliki pekerjaan lain di sektor perkebunan, yang dinilai mengganggu fokus dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Atas rangkaian persoalan itu, warga meminta Bupati segera menonaktifkan Pj Kades dan memerintahkan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa selama masa jabatan, yang disebut telah berlangsung hingga sembilan tahun, termasuk periode sebelumnya.
Surat mosi tidak percaya itu turut ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Sergai, Inspektorat, Camat Dolok Masihul, serta Ketua BPD Desa Tegal Sari.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Situasi di kantor desa, menurut warga, cenderung lengang dalam beberapa hari terakhir.
Tekanan publik ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai: merespons cepat atau membiarkan krisis kepercayaan di tingkat desa terus membesar.
(SUPRIADI AZHAR/kaperwil Sumut)
