ACEH TAMIANG – Beritaaktual. Online.
Kapolres Aceh Tamiang AKBP Robby Ansyari, S.I.K., M.H., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan unsur Forkopimda, menerima kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid S.S., M.Si., pada Kamis (23/7/2026). Agenda utama pertemuan meliputi penyerahan sertifikat tanah pengganti, peninjauan progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap), serta percepatan penataan pertanahan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi.
Kegiatan ini turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Rahmat Sahid, Kakanwil BPN Provinsi Aceh Dr. Ir. Arinaldi, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Dr. T. Aznal Zahri, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, pimpinan PTPN I & IV, perwakilan MPU dan MUI, tokoh masyarakat, serta para warga penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat dan provinsi guna mempercepat pemulihan wilayah pascabencana. Menurutnya, dokumen yang rusak atau hilang akibat bencana kini tergantikan dan menjamin kepastian hukum bagi warga.
“Penyerahan sertifikat pengganti ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak, sekaligus modal untuk membangkitkan ekonomi keluarga,” ujar Bupati Armia.
Ia menambahkan, fase pemulihan total sedang berjalan. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 58.713 kepala keluarga terdampak dan dibutuhkan 10.045 unit Huntap—sebagian dibangun di atas lahan HGU seluas 116,3 hektare yang tersebar di 19 titik. Pemerintah daerah memohon dukungan penuh untuk mempercepat pelepasan aset lahan milik PTPN dan PT Socfindo guna penyelesaian lokasi relokasi terpadu.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memuji kekompakan pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam mendampingi masyarakat pascabencana. Ia menegaskan komitmen kementerian melalui tiga langkah strategis: pelepasan aset tanah PTPN untuk lokasi Huntap, konsolidasi tanah bagi lahan yang batasnya bergeser atau rusak ditargetkan selesai akhir 2026, serta pengoptimalan program sertifikasi gratis melalui PTSL bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain urusan pertanahan, Nusron yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat, turut menyerahkan bantuan pemulihan sarana ibadah serta 200 unit bantuan rumah swadaya senilai Rp30 juta per unit bagi guru dayah, ustaz, dan marbot terdampak bencana, yang pengelolaannya diserahkan kepada MPU Aceh agar tepat sasaran.
“Langkah selanjutnya setelah hunian dan sertifikasi terpenuhi adalah memulihkan roda perekonomian masyarakat. Semoga warga Aceh Tamiang kembali beraktivitas dengan tenang dan sejahtera,” pungkas Nusron.
